Pemerintah Perkuat Tata Kelola Program MBG, Keselamatan Anak Jadi Fokus Utama

GenZmedia, Jakarta — Pemerintah memperkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai respons atas Kejadian Luar Biasa (KLB) yang terjadi di beberapa lokasi pelaksanaan program.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian serius terhadap kasus tersebut dan meminta langkah cepat untuk memastikan keselamatan anak-anak penerima manfaat.

“Keselamatan anak adalah prioritas utama. Insiden ini bukan sekadar angka, tetapi menyangkut generasi penerus bangsa,” ujar Zulkifli Hasan dalam konferensi pers di Kementerian Kesehatan.

Lima Langkah Perbaikan Program MBG

Pemerintah merumuskan sejumlah langkah strategis untuk memperbaiki pelaksanaan program, di antaranya:

1. Penutupan sementara Satuan Penyedia Pangan Gizi (SPPG) yang terindikasi bermasalah untuk evaluasi dan investigasi menyeluruh.
2. Evaluasi kualitas dan disiplin juru masak di seluruh SPPG, tidak hanya di wilayah terdampak.
3. Perbaikan sanitasi nasional, termasuk kualitas air dan pengelolaan limbah.
4. Kolaborasi lintas sektor, melibatkan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam proses perbaikan.
5. Kewajiban Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) sebagai syarat mutlak bagi semua SPPG.

“SLHS kini bukan lagi administratif, tapi wajib. Tanpa itu, kejadian serupa bisa terulang,” tegas Zulkifli.

Selain itu, pemerintah meminta Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mengoptimalkan peran Puskesmas dan UKS dalam pemantauan rutin di lapangan.

Percepatan Sertifikasi dan Pengawasan Dapur MBG

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menambahkan bahwa percepatan sertifikasi SLHS akan menjadi kunci memastikan standar kebersihan, SDM, dan pengolahan makanan.

“Dalam satu bulan ke depan, seluruh dapur MBG harus sudah bersertifikat. Kami akan bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional untuk mengawasi seluruh proses, dari bahan baku hingga penyajian,” ujar Menkes Budi.

Rapat koordinasi lanjutan dijadwalkan berlangsung pada Rabu mendatang untuk memantau progres perbaikan. Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri akan menggelar rapat teknis bersama kepala daerah, dinas pendidikan, dan dinas kesehatan guna memastikan program MBG berjalan aman, sehat, dan berkelanjutan.