Mengentaskan Kemiskinan: Mengapa Kita Terlalu Sibuk Mengejar Pendapatan, tapi Lalai Mengendalikan Pengeluaran?

GENZMEDIA.ID, BOGOR — Perbincangan tentang kemiskinan di Indonesia hampir selalu bertumpu pada satu pendekatan utama, yakni Basic Needs Approach (BNA) yang digunakan Badan Pusat Statistik (BPS). Melalui pendekatan ini, kemiskinan diukur berdasarkan kemampuan rumah tangga memenuhi kebutuhan dasar yang direpresentasikan lewat tingkat pengeluaran.

Disadari atau tidak, BNA telah menjadi rujukan dominan dalam perumusan kebijakan publik. Karena itu, memperdebatkan metodologinya kini bukan lagi hal paling mendesak, selama pendekatan tersebut masih menjadi dasar resmi negara. Yang jauh lebih penting untuk dikritisi justru adalah strategi pengentasan kemiskinan yang lahir dari cara pandang BNA itu sendiri.

Ironisnya, meskipun kemiskinan diukur dari sisi pengeluaran, hampir seluruh strategi pengentasannya justru berfokus pada peningkatan pendapatan. Logikanya sederhana: ketika pendapatan naik dan melampaui garis kemiskinan, seseorang dianggap keluar dari kemiskinan. Di atas kertas, pendekatan ini tampak rasional. Namun di lapangan, realitas sering kali berkata sebaliknya.

Tak sedikit keluarga yang secara statistik dinyatakan “lulus BNA”, tetapi hanya bersifat sementara. Begitu bantuan dihentikan, harga kebutuhan pokok melonjak, atau terjadi guncangan kecil seperti sakit dan kehilangan pekerjaan, mereka kembali terperosok ke zona miskin. Kemiskinan pun menjadi fenomena berulang—naik turun mengikuti stimulus—bukan benar-benar teratasi.

Masalahnya bukan semata pada rendahnya pendapatan, melainkan pada rapuhnya struktur pengeluaran rumah tangga miskin.

Keluarga miskin hidup di bawah tekanan biaya hidup yang terus meningkat. Inflasi pangan, energi, pendidikan, dan kesehatan menghantam mereka jauh lebih keras dibanding kelompok berpenghasilan menengah ke atas. Dalam keterbatasan pilihan, mereka kerap terjebak pada pola belanja eceran yang mahal, utang konsumtif berbunga tinggi, serta konsumsi simbolik yang sering menjadi kompensasi psikologis atas keterbatasan hidup.

Akibatnya, setiap tambahan pendapatan bukan menjadi modal memperkuat masa depan, melainkan habis untuk menutup kebocoran hari ini. Pendapatan naik, tetapi pengeluaran naik lebih cepat. Dalam situasi seperti ini, menaikkan pendapatan tanpa mengendalikan pengeluaran justru menciptakan ilusi kesejahteraan.

Di sinilah persoalan mendasar strategi pengentasan kemiskinan kita.

Jika kemiskinan diukur berbasis pengeluaran, maka strategi pengentasannya seharusnya tidak hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan, tetapi juga pada pengendalian dan efisiensi pengeluaran rumah tangga miskin. Namun pengendalian ini tidak boleh dibebankan sepenuhnya kepada keluarga miskin, seolah-olah mereka kurang disiplin atau tidak cakap mengelola keuangan.

Yang dibutuhkan adalah pendekatan ganda.

Pertama, pendekatan mikro di tingkat rumah tangga. Fokusnya menggeser pola pengeluaran dari konsumtif ke produktif; dari belanja yang habis hari itu juga menuju belanja yang menghemat, menghasilkan, dan memperkuat daya tahan ekonomi keluarga. Ini mencakup akses pangan murah berbasis komunitas, produksi rumah tangga, literasi keuangan yang kontekstual, serta pemutusan jerat utang konsumtif berbunga tinggi.

Kedua, pendekatan makro melalui kebijakan negara yang lebih inklusif. Tidak adil jika keluarga miskin diminta berhemat, sementara negara gagal mengendalikan inflasi dan membiarkan biaya hidup dasar terus meningkat.

Inflasi pada hakikatnya adalah “pajak tak kasat mata” yang paling kejam bagi orang miskin. Karena itu, kebijakan makro harus mampu menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah. Pengendalian harga pangan, perlindungan sektor informal, subsidi tepat sasaran, serta pembenahan struktur pasar harus menjadi bagian integral dari strategi pengentasan kemiskinan.

Tanpa kombinasi kedua pendekatan ini, pengentasan kemiskinan hanya akan menjadi permainan angka: statistik membaik, tetapi kehidupan rakyat tetap rapuh.

Dalam konteks inilah, instrumen sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ziswaf) menemukan relevansinya. Ziswaf semestinya tidak diposisikan semata sebagai bantuan konsumtif, melainkan sebagai instrumen stabilisasi rumah tangga miskin menurunkan biaya hidup, mengalihkan pengeluaran ke aktivitas produktif, serta melindungi mereka dari guncangan ekonomi.

Pada akhirnya, kemiskinan bukan hanya soal seberapa besar pendapatan seseorang, melainkan seberapa kuat ia bertahan ketika guncangan datang. Selama strategi pengentasan kemiskinan masih terpaku pada menaikkan pendapatan tanpa keberanian mengintervensi sisi pengeluaran dan inflasi, kemiskinan akan terus berulang—datang dan pergi, tetapi tidak pernah benar-benar pergi.

Sudah saatnya kita menggeser fokus:
mengentaskan kemiskinan bukan sekadar menaikkan garis statistik, melainkan memperkuat kehidupan nyata.

Oleh: Sigit Iko Sugondo
(Salam Pemberdayaan)